Tupoksi SKPK

Tugas dan Fungsi Dinas

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.:

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dinas;
  2. pelaksanaan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
  4. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
  5. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam rangka pengembangan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
  6. pelaksanaan pengendalian monitoring, evaluasi, dan pelaporan;;
  7. g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana; dan
  8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai wewenang:

  1. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan dinas;
  2. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  4. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  5. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan teknologi dan informatika dalam rangka pengembangan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  6. pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
  8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Facebook Fans Page