Tupoksi Sekretariat

Sekretariat

Pasal 10

  1. Sekretariat adalah unsur pendukung Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, produk hukum, pelayanan administrasi, penyusunan program, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta hubungan masyarakat dilingkungan  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

 

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11, Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
  2. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana;
  3. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
  4. pembinaan teknis penyusunan produk hukum, protokoler dan hubungan masyarakat;
  5. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
  6. pengendalian teknis penyusunan  program kerja tahunan, jangka menengah  dan jangka panjang;
  7. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari  APBK, APBN dan sumber lainnya;
  8. pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  9. pengendalian teknis penyiapan data dan informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  10. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  11. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  12. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
Facebook Fans Page